Baru-baru ini, Indonesia kembali dihadapkan pada masalah serius dalam hal keamanan siber, dengan dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dijual di forum gelap. Kebocoran ini melibatkan informasi sensitif, termasuk data milik pejabat tinggi seperti Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Informasi yang bocor mencakup NPWP, NIK, alamat, serta kontak pribadi, yang dijual dengan harga sekitar Rp 153 juta.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantah bahwa kebocoran ini berasal dari sistem mereka, dengan indikasi bahwa kebocoran mungkin terjadi akibat malware di perangkat pengguna. Pemerintah, melalui DJP, Kominfo, dan BSSN, terus menyelidiki dan berupaya memitigasi dampak dari insiden ini.
Kebocoran data bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat lebih dari 100 insiden kebocoran data, menempatkan Indonesia di antara negara dengan insiden kebocoran terbanyak. Hal ini mendorong desakan dari DPR untuk segera membentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi 2022.
Selain berdampak pada kerugian materiil, kebocoran ini berisiko terhadap keamanan pribadi dan penyalahgunaan identitas, sehingga pemerintah perlu meningkatkan keamanan siber, dan masyarakat diimbau lebih waspada terhadap ancaman siber.
Sumber : Bisnis.com & tirto.id
💼 Butuh Bantuan Pajak? Hubungi Citra Global Consulting untuk konsultasi perpajakan lebih lanjut. Kami siap membantu Anda mengelola kewajiban pajak dengan efisien!
📞 Telepon: 0817-9800-163
✉️ Email: info@citraglobalconsulting.com
🌐 Website: citraglobalbekasi.com
