Dalam beberapa tahun terakhir, isu transfer pricing menjadi salah satu fokus utama pemeriksaan pajak, termasuk di wilayah industri seperti Bekasi. Banyak perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak terafiliasi mulai merasakan bahwa sengketa pajak tidak selalu muncul karena niat menghindari pajak, melainkan akibat ketidaksiapan dokumentasi. Di sinilah Peran TP Doc dalam Sengketa Pajak Transfer Pricing di Bekasi menjadi sangat krusial.
TP Doc atau Transfer Pricing Documentation bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi alat pembuktian utama ketika terjadi perbedaan pandangan antara Wajib Pajak dan fiskus.
Transfer Pricing dan Potensi Sengketa Pajak
Transfer pricing merujuk pada penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam praktik perpajakan, transaksi ini rentan menimbulkan koreksi karena berpotensi memengaruhi besarnya laba kena pajak.
Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) menjadi dasar penilaian fiskus. Ketika fiskus menilai harga tidak wajar, koreksi pajak dapat dilakukan dan berujung sengketa. Di sinilah dokumen pendukung menjadi penentu kuat atau lemahnya posisi Wajib Pajak.
Landasan Hukum TP Doc di Indonesia
Kewajiban penyusunan TP Doc diatur secara jelas dalam PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Aturan ini membagi TP Doc ke dalam:
- Master File
- Local File
- Country-by-Country Report
Selain itu, dasar pemeriksaan dan sengketa tetap merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Kombinasi regulasi ini menempatkan TP Doc sebagai instrumen legal yang sah dalam proses pemeriksaan hingga sengketa.
Baca Juga : Langkah Menyusun TP Doc yang Sesuai Aturan di Bekasi
Peran Strategis TP Doc dalam Sengketa Transfer Pricing
1. Alat Pembuktian Kewajaran Transaksi
Dalam sengketa pajak, beban pembuktian sering kali bergantung pada kelengkapan data. TP Doc berfungsi sebagai defensive document yang menjelaskan latar belakang transaksi, fungsi bisnis, risiko, serta metode penentuan harga. Tanpa dokumen ini, posisi Wajib Pajak cenderung lemah.
2. Menjembatani Perbedaan Penafsiran
Sengketa transfer pricing sering muncul bukan karena data yang salah, melainkan perbedaan penafsiran ekonomi. TP Doc membantu menjelaskan konteks bisnis perusahaan secara komprehensif sehingga fiskus dapat melihat transaksi secara utuh, bukan hanya dari angka semata.
3. Memperkuat Posisi dalam Pemeriksaan Pajak
Dalam tahap pemeriksaan, keberadaan dokumen transfer pricing sengketa Bekasi yang rapi dan konsisten dapat mempersempit ruang koreksi. Praktik ini sejalan dengan pandangan banyak akademisi perpajakan yang menilai dokumentasi sebagai kunci utama kepatuhan berbasis risiko.
4. Dasar Argumen dalam Keberatan dan Banding
Apabila sengketa berlanjut ke tahap keberatan atau banding, TP Doc menjadi fondasi argumen hukum. Dokumen ini membantu menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku, bukan rekayasa pajak.
5. Mengurangi Eskalasi Sengketa
TP Doc yang disusun dengan baik sering kali membantu sengketa berhenti di tahap awal. Dengan data yang kuat, diskusi teknis dapat diselesaikan tanpa harus masuk ke proses hukum yang panjang.
Tantangan Praktis Penyusunan TP Doc
Meskipun penting, banyak perusahaan menyusun TP Doc hanya untuk memenuhi kewajiban formal. Padahal, TP Doc yang tidak selaras dengan praktik bisnis justru berisiko melemahkan posisi saat sengketa. Oleh karena itu, penyusunan TP Doc perlu dilakukan secara substantive, bukan sekadar administratif.
Relevansi TP Doc bagi Perusahaan di Bekasi
Bekasi sebagai kawasan industri memiliki banyak perusahaan dengan transaksi afiliasi lintas daerah dan negara. Kondisi ini membuat risiko sengketa transfer pricing relatif lebih tinggi. Dengan TP Doc yang kuat, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga melindungi keberlanjutan bisnisnya.
FAQ‘s
Wajib bagi perusahaan yang memenuhi kriteria transaksi afiliasi sesuai PMK 213/PMK.03/2016.
Tidak selalu, tetapi sangat membantu memperkuat posisi Wajib Pajak.
Ya, karena kondisi bisnis dan data pembanding dapat berubah.
Sangat berguna sebagai dasar argumen ekonomi dan hukum.
Baca Juga : Peran Konsultan dalam Mengurus Restitusi Pajak di Bekasi
Kesimpulan
Dalam sengketa transfer pricing, TP Doc bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat strategis yang menentukan arah penyelesaian sengketa. Di Bekasi, dengan kompleksitas transaksi antar perusahaan afiliasi, TP Doc yang disusun secara komprehensif menjadi investasi penting untuk kepastian hukum dan kepatuhan pajak jangka panjang.
Jika perusahaan Anda memiliki transaksi afiliasi, pastikan tp doc sengketa pajak Bekasi disusun secara tepat dan relevan. Dokumentasi yang kuat bukan hanya melindungi dari koreksi, tetapi juga memperkuat posisi saat terjadi sengketa pajak. Konsultasikan pajak Anda dengan kami sekarang!
Jasa Konsultan Pajak di Bekasi dan sekitarnya :call/WA 08179800163
